Kanal Tips – Pemerintah China kembali mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan militer Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam penjualan dan pemberian bantuan persenjataan ke Taiwan. Langkah ini merupakan balasan atas keputusan AS yang baru-baru ini menyetujui bantuan militer besar-besaran untuk Taiwan, yang dianggap oleh China sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 27 Desember 2024, AS telah memberikan bantuan militer dan penjualan senjata dalam jumlah besar ke Taiwan. “Amerika Serikat sekali lagi telah memberikan bantuan militer dan penjualan senjata dalam jumlah besar ke Taiwan yang merupakan bagian dari wilayah China,” jelas Mao.
Sebagai respons, China memutuskan untuk mengenakan sanksi terhadap tujuh perusahaan pertahanan AS serta beberapa eksekutif senior yang terlibat langsung dalam penjualan persenjataan tersebut. Mao Ning menyebutkan bahwa pada 20 Desember 2024, Presiden AS Joe Biden menyetujui bantuan militer senilai 571,3 juta dolar AS (sekitar Rp9,3 triliun) untuk Taiwan. Bantuan ini mencakup pengiriman barang dan jasa pertahanan, serta program pelatihan militer untuk Taiwan, yang menurut China, melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan China-AS yang tercantum dalam Tiga Komunike bersama.
Mao Ning menegaskan bahwa kebijakan AS yang mendukung “kemerdekaan Taiwan” hanya akan menjadi bumerang, karena upaya tersebut akan gagal dan malah memperburuk ketegangan di kawasan. “Tindakan AS hanya akan mengancam perdamaian dan stabilitas regional,” ungkapnya. Selain itu, Mao menyoroti adanya kebijakan AS yang menerapkan larangan-larangan tertentu terhadap China dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2025.
Terkait dengan keputusan AS tersebut, Mao Ning menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya merusak hubungan bilateral tetapi juga mengganggu kedaulatan China, dengan memicu ketegangan dalam masalah Taiwan yang sudah lama menjadi isu sensitif bagi negara tersebut. Mao juga mengimbau kepada pemerintah AS untuk segera menghentikan segala bentuk bantuan militer ke Taiwan dan mematuhi prinsip “Satu China” serta ketentuan dalam tiga komunike yang telah disepakati bersama antara China dan AS.
Sebagai bagian dari respons terhadap keputusan tersebut, China mengumumkan serangkaian sanksi. Sanksi ini mencakup pembekuan properti, barang bergerak, serta kepemilikan lain dari perusahaan-perusahaan yang terlibat di wilayah China. Selain itu, China melarang organisasi atau individu yang ada di dalam wilayahnya untuk berkolaborasi atau melakukan transaksi dengan perusahaan atau individu yang terkena sanksi.
Perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran sanksi ini meliputi beberapa perusahaan besar di sektor militer AS, seperti Insitu Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc., dan Oceaneering International. Sanksi ini mulai berlaku pada 27 Desember 2024, dan menambah daftar panjang sanksi yang telah dijatuhkan China kepada perusahaan-perusahaan militer AS sebelumnya.
Pada 5 Desember 2024, China juga telah mengenakan sanksi kepada 13 perusahaan senjata asal AS terkait penjualan suku cadang untuk F-16 dan sistem radar kepada Taiwan dengan nilai transaksi yang mencapai 385 juta dolar AS (sekitar Rp6,24 triliun). Sebelumnya, pada Juni 2024, AS juga mengumumkan kesepakatan penjualan senjata lainnya kepada Taiwan yang bernilai lebih dari 300 juta dolar AS.
Sebagai negara yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, China terus mengingatkan bahwa setiap bentuk dukungan militer kepada Taiwan adalah sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan China. Pemerintah China menegaskan akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara, serta menjaga stabilitas regional di kawasan Asia-Pasifik.
Tindakan AS yang secara berulang kali memberikan dukungan kepada Taiwan membuat ketegangan antara kedua negara semakin memanas, dengan China yang bersikeras untuk mempertahankan kebijakan “Satu China” dan menentang segala bentuk dukungan internasional terhadap kemerdekaan Taiwan.
More Stories
Dukungan Pemerintah terhadap UMKM untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional
Kantin dan UMKM Dapat Kesempatan Ikut Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Detroit Pistons Menang Tipis atas New York Knicks, Perpanjang Tren Kemenangan