Kanal Tips – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fathan Subchi, mengemukakan bahwa pendanaan yang dialokasikan untuk aksi iklim perlu diubah menjadi langkah-langkah yang konkret, dapat diukur, dan dipantau untuk memastikan hasil yang efektif. Dalam pidatonya pada Konferensi Pihak ke-29 (COP29) yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Baku, Azerbaijan, Fathan menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan terukur dalam setiap inisiatif iklim yang didanai oleh keuangan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dan memperkuat komitmen Indonesia dalam menangani krisis iklim global.
Fathan menambahkan bahwa Indonesia perlu memperkuat pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal pendanaan iklim adalah sektor kehutanan dan tata guna lahan. Menurutnya, salah satu masalah besar adalah kesulitan dalam menghubungkan perubahan kebijakan dengan penurunan deforestasi yang signifikan, yang menjadi salah satu prioritas dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi kendala ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan luar negeri, yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengatasi hal ini, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pendanaan iklim di tanah air.
Pertama, BPK menyarankan agar kementerian terkait dapat menetapkan standar yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi baik deforestasi terencana maupun tidak terencana. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan proses pemantauan dan evaluasi kebijakan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat terukur dengan lebih baik.
Kedua, Fathan mengungkapkan bahwa entitas pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari anggaran negara maupun dari sumber pembiayaan eksternal yang bersifat non-anggaran. Hal ini penting untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pendanaan perubahan iklim, Fathan juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektoral yang mampu mengintegrasikan berbagai bidang, baik itu sektoral maupun tematik. Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga setiap langkah yang diambil untuk mengatasi perubahan iklim dapat lebih berdampak secara luas.
BPK juga menekankan pentingnya langkah-langkah audit dan non-audit dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dalam hal ini, BPK memiliki kapasitas yang cukup baik dalam menilai dan mengaudit kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan negara di sektor perubahan iklim. Fathan menyebutkan bahwa BPK telah melakukan berbagai pemeriksaan terkait kinerja anggaran, termasuk untuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim, pengelolaan sampah kota, pencegahan banjir, serta rehabilitasi pasca tambang yang telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan kotamadya di Indonesia.
Melalui upaya-upaya ini, BPK berharap pemerintah Indonesia dapat menciptakan kebijakan dan strategi pendanaan yang lebih efektif untuk mengatasi perubahan iklim, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Keberhasilan dalam mengelola pendanaan iklim dengan baik akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target-target iklim global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
More Stories
Dukungan Pemerintah terhadap UMKM untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional
Kantin dan UMKM Dapat Kesempatan Ikut Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Detroit Pistons Menang Tipis atas New York Knicks, Perpanjang Tren Kemenangan