Kemenhut dan Badan Gizi Nasional Sinergikan Swasembada Pangan dan Program Makan Gratis

Kanal Tips – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bertemu dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di gedung Kementerian Pertanian pada Selasa (26/11) untuk membahas realisasi program swasembada pangan dan pemberian makan gratis bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan untuk program perhutanan sosial yang akan mendukung produksi pangan.

Dadan menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan mengelola sebagian besar lahan darat di Indonesia, dengan sekitar 2,3 juta hektar yang dimiliki oleh kementerian tersebut. Lahan-lahan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan perhutanan sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan. “Kami akan mengoptimalkan penggunaan lahan tersebut agar dapat menghasilkan produk pangan yang bergizi, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMA,” kata Dadan dalam keterangannya kepada wartawan setelah pertemuan.

Dia menyebutkan, beberapa wilayah yang sudah menunjukkan hasil positif dari program perhutanan sosial ini, seperti di Lumajang, Cikajang, dan Lembang. Di wilayah-wilayah ini, BGN akan mendukung dengan satuan pelayanan untuk memastikan program yang dikembangkan dapat berjalan dengan maksimal. Dadan berharap sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Badan Gizi Nasional akan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi yang tepat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa hingga saat ini, sekitar 8 juta hektar lahan telah diredistribusikan kepada masyarakat untuk dijadikan area kerja Badan Pangan Nasional. Selain itu, masih ada 7 juta hektar lahan lain yang akan dimanfaatkan. “Kami telah berhasil mengintensifikasi 8 juta hektar tanah, dan masih ada potensi lainnya sekitar 7 juta hektar yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung swasembada pangan,” ungkap Raja Juli.

Raja Juli juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat kecil, terutama di daerah-daerah terpencil dan di pulau-pulau kecil Indonesia. “Tujuan utama dari program ini adalah untuk menggeliatkan ekonomi di kalangan petani dan masyarakat bawah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengenai penghijauan kawasan hutan rusak, Raja Juli menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 12,7 juta hektar lahan kritis yang perlu direhabilitasi. Kementerian Kehutanan berencana untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna mengembalikan kawasan hutan tersebut melalui program perhutanan kembali atau penghijauan. “Kami akan menanam berbagai jenis tanaman seperti durian, mangga, padi gogo, cabai, dan kayu di kawasan yang kritis, sehingga dapat menciptakan agroforestry yang produktif,” kata Raja Juli.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan memperbaiki kondisi ekonomi petani serta masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Badan Gizi Nasional menjadi kunci utama dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut.